BANYUWANGI KLIKSURABAYA CO ID- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menindaklanjuti rekomendasi pencegahan korupsi.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang berlangsung di ruang rapat DPRD Banyuwangi, Selasa (1/9/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahya Negara, segenap pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Wahyudi, mengatakan rakor merupakan agenda rutin yang digelar KPK di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya mencegah tindak pidana korupsi.
“Setiap tahun memang kita lakukan untuk setiap daerah. Secara umum, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi termasuk yang paling cepat dalam menindaklanjuti beberapa rekomendasi kita sebelumnya, khususnya untuk menutup celah-celah resiko tindak pidana korupsi,” kata Wahyudi.
Menurut Wahyudi, upaya pencegahan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan mengutamakan edukasi dan pembenahan tata kelola sebelum masuk pada langkah penindakan.
“Jadi ini yang diharapkan, terutama terkait dengan pola-pola pencegahan korupsi yang mengedepankan upaya-upaya salah satunya pendidikan, pencegahan, baru kemudian penindakan,” jelas Wahyudi.
Ia berharap koordinasi antara KPK dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat sehingga berbagai potensi celah korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan bisa diminimalkan.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut baik evaluasi yang dilakukan KPK. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah dan DPRD untuk melihat kembali pelaksanaan program yang telah berjalan.
“Pertemuan hari ini banyak manfaatnya bagi kami, baik di ekskutif maupun di legislatif. Ini adalah bagian dari mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan di daerah,” kata Ipuk.
Ipuk menilai kehadiran KPK juga membantu pemerintah daerah memastikan berbagai program pembangunan berjalan sesuai target sekaligus memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Maka hadirnya KPK ke Banyuwangi kita dievaluasi, kita diingatkan. Rakor ini sangat baik bagi Banyuwangi agar program-program tidak hanya bisa berjalan dengan baik, tepat sasaran, namun juga sesuai dengan regulasi yang ada,” jelas Ipuk.
Pemkab Banyuwangi, lanjut Ipuk, berkomitmen menjalankan berbagai rekomendasi yang diberikan KPK. Komitmen tersebut juga telah dilakukan pada evaluasi sebelumnya.
“Saat itu kami (eksekutif dan legislatif) diundang KPK ke Jakarta, dan langsung kami tindak lanjuti rekomendasinya. Karena itu komitmen kita bersama,” tambah Ipuk.
Rakor tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara unsur eksekutif, legislatif, dan KPK dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta sesuai regulasi.***
